Kamis, 28 Juli 2016

5 Akademisi Kaji Ranperda Kelembagaan Adat Palu

PALU.KABARSULTENG.CO.ID – Draft Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Sulawesi Tengah mengenai Kelembagaan Adat, saat ini sedang dibahas oleh ahli dari kalangan akademisi. Demikian diungkapkan Hidayat Walikota Palu pada awak media kemarin (28/7).
"Ranperda kelembagaan adat merupakan salah satu inisiatif murni daerah Pemkot Palu untuk dibentuk atau dibahas dan ditetapkan sebagai perda, yang saat ini tengah dibahas naskah akademiknya," Jelasnya.
Ada lima akademisi yang tergabung dalam tim pengkaji Rancangan Perda, di mana akademisi tersebut berasal dari dua perguruan tinggi negeri dan terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Tadulako (UNTAD).

Mereka antara lain Dr. Hilal Malarangan selaku pakar hukum Islam IAIN Palu, Dr. Djubair pakar hukum tata negara Untad, Dr. Cristian Tindjabate pakar sosial dan antropologi Untad. Kemudian, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancamarga Palu, Dr. Timudin Dg Mangera, dan Agustan SP.d M.Pd akademisi FKIP Untad.

Direncanakan pada pekan ini perwakilan tim pengkaji akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini yang kami ingin konsultasikan, dikarenakan menurut kami berbeda satgas dengan kelembagaan adat. Selain itu konsultasi dilakukan agar nantinya perda kelembagaan adat secara yuridis tidak bertabrakan dengan perundang - undangan yang lebih tinggi," Kata Dr. Djubair. (pras)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More