Senin, 15 Januari 2018

Impor Beras Dijadikan Isu Serang Jokowi, Pengamat Anggap Itu Dinamika Politik

JAKARTA, KABAR INDONESIA.CO.ID - Pro kontra kebijakan impor beras bakal dijadikan isu politik untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya secara personal menjelang Pilpres 2019 mendatang. Besar atau tidak efeknya, tergantung bagaimana pemerintah merespon secara objektif.

"Kalau ditanya berefek ya pasti ada. Tetapi signifikan atau tidak tergantung pemerintah apakah mampu menjelaskan secara objektif," kata Maman Dharmansyah, Penggiat Kajian Ekonomi Politik, Universitas Pamulang (Unpam), Senin (15/1/2018).

Di dalam politik, Maman katakan, menuntut janji, mencari kelemahan dan menjadikan satu isu sebagai alat tembak merupakan hal biasa dalam politik. Di lain sisi masyarakat juga perlu melihat kinerja pemerintahan di bidang lain. Pastinya oleh beberapa kalangan kebijakan impor beras dianggap mengkhianati petani atas dasar janji Jokowi saat pilpres lalu. Dimana dia (Jokowi) berjanji akan swasembada pangan dan memakmurkan petani.


"Harus disampaikan transparan kepada masyarakat yang menjadi alasan kuat impor beras," tegasnya.

Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menguraikan skenario ketahanan pangan yang salah satu isinya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan upaya reforma agraria, kemudian meningkatkan kewirausahaan petani, penyempurnaan kelembagaan usaha tani serta inovasi teknologi pangan dan pertanian, sehingga kesejahteraan petani meningkat.

Bappenas menyebutkan sebesar 46,2% dari 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah adalah petani. Dari 14,6 juta petani di hanya memiliki setidaknya kurang dari 0,5 hektar pada 2013 lalu. (sm)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More