Minggu, 21 Januari 2018

KMPD: KPU Salah Memaknai Disabilitas

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Masih mengenai kontroversi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan KPU ini dianggap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas oleh Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas (KMPD). Fajri Nursyamsi narahubung KPMD dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menjelaskan bahwa KPU salah memaknai penyakit dan disabilitas pada dasarnya berbeda. Disabilitas adalah keunikan yang dimiliki seseorang, sehingga bukan kondisi yang perlu disembuhkan layaknya penyakit.

"Orang dengan disabilitas harus dipandang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, sehingga harus diberikan kesempatan yang sama dengan warga negara non disabilitas," kata Fajri, Senin (22/1/2018).

Namun yang terjadi ada stigma negatif, terutama dalam cara pandang medis. Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai "barang rusak" yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga harus diperbaiki. Stigma negatif inilah lanjut Fajri, memicu munculnya bentuk diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Aria Indrawati narahubung KMPD dari Persatuan Tuna Netra Indonesia menambahkan pendekatan medis yang dipakai oleh KPU dalam merumuskan tafsir syarat “mampu jasmani dan rohani” dalam Keputusan KPU harus diimbangi dengan pendekatan HAM. Perimbangan itu harus tercermin dalam substansi dan proses pembentukannya.

"Dalam penyusunan standar mampu jasmani dan rohani, KPU tidak bisa hanya melibatkan kelompok-kelompok medis, tetapi juga harus melibatkan kelompok penyandang disabilitas, yang justru akan merasakan dampak terbesar implementasi Keputusan KPU tersebut," imbuhnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, KMPD mendesak KPU untuk tidak menjadikan Bab II dalam Lampiran Keputusan KPU sebagai standar kemampuan jasmani dan rohani bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dalam pelaksanaan proses pemilihan umum kepala daerah serentak 2018.

Kemudian menjadikan hasil dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagai catatan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi para calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota setelah terpilih dan menjalankan tugasnya.

KMPD juga mendesak KPU segera melakukan revisi terhadap Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, khususnya pada Bab II, yang menafsirkan syarat “mampu jasmani dan rohani” paling lambat 12 Februari 2018, sebelum masuk dalam tahapan penetapan pasangan calon dalam pilkada serentak 2018. KPU juga diminta melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam pelaksanaan revisi terhadap standar kemampuan jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017. (sm)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More