Minggu, 21 Januari 2018

PDI Perjuangan: Tidak Akan Mungkin LGBT dan Perkawinan Sejenis Dilegalkan

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Perjuangan tegas mengatakan bahwa tidak akan mungkin perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) serta perkawinan sejenis dilegalkan.

Karena Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila merupakan sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Menurutnya, Bangsa Indonesia yang berpaham ideologi Pancasila tidak akan membiarkan begitu saja bagi warga negara mengekspresikan kebebasan individu. Kebebasan individu yang ada, dibatasi oleh etika kemasyarakatan, etika kenegaraan yang di dalam Pancasila berprinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

"Kebebasan di dalam UUD 1945 sudah sangat jelas diatur, tetapi ada batasan dalam mengekspresikan kebebasan. Karena jangan sampai justru bertentangan dengan Pancasila," ujarnya, Minggu (21/1/2018) melalui keterangan pers, merespon pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengatakan ada beberapa parpol yang mendukung perilaku LGBT dan perkawinan sejenis dalam melalui Undang-Undang.

"Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan sangat mengagetkan," tegasnya.

Yang sebenarnya, kata dia, pembahasan mengenai LGBT dan perkawinan sejenis itu ada, akan tetapi hanya dibahas oleh Panja (Panitia Kerja) dan Tim Perumus RUU KHUP yang sampai sekarang belum menelorkan keputusan. Jangankan keputusan, kata dia, kesimpulan saja belum ada.

Ia tegaskan kembali, di dalam negara Pancasila tidak dibenarkan ada norma UU atau peraturan perundang-undang apapun yang melegalkan LGBT dan perkawinan sejenis. Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat yang memang mendukung kebebasan individu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani melihat pernyataan Zulkifli Hasan itu murni menjadikan LGBT dan perkawinan sejenis sebagai pencitraan politik. Asrul malah menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura yang kerap tidak hadir dalam pembahasan Panja RUU KUHP.

"Semua fraksi yang hadir setuju LGBT adalah perbuatan pidana. Ada delapan fraksi dari 10," imbuh Asrul sambil menyebutkan fraksi-fraksi tersebut antara lain: PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (sm)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More