Selasa, 23 Januari 2018

Tidak Ada Bukti Budi Pego Sebarkan Ajaran Komunis

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID -  Selasa (23/1/2018) merupakan persidangan akhir dari Heri Budiawan lebih dikenal dengan Budi Pego. Agenda sidang itu adalah pembacaan keputusan hakim, setelah sebelumnya Kamis (4/1/2018) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Cahyono dan S. Ahmad menuntut Budi Pego dengan ancaman hukuman pidana penjara selama tujuh tahun.

Budi Pego dituduh menyebarkan ajaran komunis saat berdemonstrasi menolak aktivitas tambang emas di Hutan Lindung Tumpang Pitu yang berlangsung April 2017 lalu. Saat berlangsung aksi, entah dari mana secara tiba-tiba terpampang spanduk dengan logo palu arit.

"Spanduk itu spanduk hantu, dan tuntutan hukuman kepada Budi Pego salah satu yang tertinggi dari beberapa kasus kriminalisasi yang dialami oleh pejuang HAM dan Lingkungan Hidup," kata Rere Christanto, Direktur Walhi Jawa Timur (Jatim).

Penyebaran ajaran komunisme inilah yang menjadi acuan JPU menggunakan pasal 107 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Budi Pego dituduh mengorganisir demonstrasi warga untuk menolak tambang emas yang beroperasi di Hutan Lindung Tumpang Pitu. Rere menegaskan bahwa tuduhan itu tanpa bukti.

Tuntutan hukuman pidana penjara tujuh tahun menurut Rere terlalu berlebihan, bahkan jika ditimbang secara fakta hukum maka sebetulnya sudah gugur dakwaan kepada Budi. Mengingat barang bukti yang tidak lengkap, dan hanya berdasar petunjuk video dan foto saja. Demikian keterang saksi, tidak ada yang menunjukkan indikasi upaya Budi Pego menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme/komunisme.

Apa yang dilakukan Budi Pego tergolong bentuk dari Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), adalah upaya perlawanan secara hukum yang ditujukan terhadap warga yang melakukan kritik atau berbicara tentang kepentingan umum. "Kita di sini dapat melihat apa yang dilakukan Budi Pego merupakan aksi untuk menyelamatkan lingkungannya, dan hal tersebut secara tidak langsung bagian dari perjuangan HAM," ujar Rere.

Upaya untuk melindungi lingkungan diatur oleh konstitusi dan UU. Dasar hukumnya tak lain Pasal 28c ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 100 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). (sm)

Foto: Istimewa (Walhi Jatim)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More