Mutasi Bergulir, Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar Diganti

Irjen Nana Sudjana

MAKASSAR, KABARINDONESIA.CO.ID - Mutasi besar-besaran kembali dilakukan jajaran institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di Sulawesi Selatan ada delapan pejabat yang berganti, termasuk Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Nana Sudjana. Mutasi kali ini tertuang dalam surat telegram Kapolri yang dikeluarkan pada 27 Maret 2023. Selain Irjen Nana, Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto, 2 Kapolres serta 4 pejabat utama (PJU) juga masuk dalam jajaran pejabat yang diganti. 

"Kapolda, Karo SDM, Karo Ops, Kapolrestabes, Kabiddokkes, Karumkit, (Kapolres) Torut, (Kapolres) Tator," Kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/3/2023). Diketahui, Irjen Nana Sudjana dimutasikan menjadi perwira tinggi Itwasum Polri untuk penugasan DPR RI. Sedangkan penggantinya adalah Wadankorbrimob Polri Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso. Lalu Kombes Budi Haryanto dimutasi jadi Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri. Dia akan digantikan oleh Kombes Mokhmad Ngajib yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Palembang. Kemudian, Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Zulanda diangkat dalam jabatan barunya menjadi Kapolres Tana Toraja. Ia menggantikan AKBP Juara Silalahi yang dimutasi jadi Kasubbagbatas Intelkam Polri. 

Kemendagri Imbau Komitmen Provinsi Jateng Dukung Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Erliani Budi Lestari menghadiri Forum Dialog Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Jawa Tengah yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rabu, 29 Maret 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan 100% akses air minum layak (termasuk 15% air minum aman), 90% akses sanitasi (air limbah domestik) layak (termasuk 15% akses aman), dan 0% rumah tangga yang mempraktikan SBS di tempat terbuka. 

Target tersebut sejalan dengan tujuan 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDG’s) 2030. Target 0% rumah tangga Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) selaras dengan Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Hingga akhir tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 36.742.501 jiwa yang tersebar di 35 kabupaten/kota masih menjadi provinsi yang belum menerapkan SBS. 

Ketum Gepak Kuning Soroti Kinerja Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara

Prof dalam suatu kegiatan di Titik Nol IKN

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua Umum ormas Gepak Kuning, Suriansyah alias Prof, sangat peduli dengan masyarakat Kalimantan Timur, agar benar-benar merasakan dampak positif dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam berbagai kesempatan, Prof selalu menunjukkan perjuangannya untuk masyarakat luas.

Kali ini Prof menyoroti kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara, yang dinilai Prof, masih sulit untuk terjalin komunikasi. Dalam rilisnya kepada media ini, Kamis 30 Maret 2023, Prof menulis surat terbukanya. 

"Iya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara, Deputi yang paling sulit komunikasi," tegas Prof.  

"Harus lebih turun ke lapangan, identifikasi apa problema yang ada," saran Prof.

Secara lengkap, berikut surat terbuka yang dituliskan oleh Prof, yang pada intinya memperjuangkan masyarakat luas.

Ketum STI Ikuti Pertemuan dengan Masyarakat Tani di Kecamatan Ngombol-Purworejo

Komitmen Galakkan Pertanian Organik, Pornas Terbukti Unggul

Ketum STI saat pertemuan di kediaman Kades Sumberrejo Kecamatan Ngombol-Purworejo

PURWOREJO , KABARINDONESA.CO.ID – Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia (STI) Sumaria Daeng Toba, kembali menjalani tur kelilingnya untuk melakukan pendampingan, pembinaan kepada masyarakat tani di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Minggu 26 Maret 2023 malam, Sumaria mengikuti pertemuan dengan keluarga besar STI Provinsi Jawa Tengah, pertemuan digelar di kediaman H Sugito di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

Prof Zudan Minta Jajaran BNPP lakukan Branding Pengelolaan Perbatasan

Prof Zudan

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong segenap jajaran BNPP sampai ke jajaran pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melakukan koordinasi yang intensif sehingga keberadaan BNPP memberikan manfaat besar dan dikenal oleh masyarakat. 

Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh menindaklanjuti arahan Kepala BNPP dengan mengajak semua jajaran BNPP untuk melakukan branding dan marketing guna menghadapi transformasi, perkembangan dunia global dan teknologi, dan perkembangan ekspektasi masyarakat. Terobosan yang dilakukan adalah memanfaatkan media sosial masing-masing jajaran BNPP yang bertugas di Kantor Kebon Sirih dan jajaran pengelola PLBN. Dari masing-masing media sosial tersebut diharapkan dapat menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan perbatasan negara kepada masyarakat luas. 

Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Tertinggi di Indonesia

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kawil saat memberikan keterangannya (ist/kg)

BANDUNG, KABARINDONESIA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan(musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, di Hotel The Trans Luxury Bandung, belum lama ini. 

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, unsur Forkopimda Jawa Barat, Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala OPD se-Jawa Barat, stakeholders terkait di wilayah Jawa Barat serta perwakilan Kementerian/Lembaga terundang. Teguh menyampaikan bahwa, Musrenbang RKPD Jawa Barat Tahun 2024 ini mengusung tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, Musrenbang memiliki aspek yang strategis dalam perencanaan pembangunan, salah satu sebagai rangkaian dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan bagi pemerintah daerah. 

Kemendagri Dorong Sinergisasi Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Induk Pembangunan IKN

SAMARINDA, KABARINDONESIACO.ID - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah melaksanakan fasilitasi Ranperkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (24/3/2023). Fasilitasi Ranperkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Plt Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, perwakilan perangkat daerah Provinsi Kaltim, perwakilan Sub Direktorat Ditjen Bina Bangda, perwakilan komponen lingkup Kemendagri dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. 

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengingatkan, dalam penyusunan RPD Kalimantan Timur, tentunya harus memperhatikan isu-isu strategis nasional serta harus memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dan nasional, baik dokumen tahunan, menengah maupun panjang serta rencana induk pembangunan IKN.