Pemerintah Buka Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK untuk ASN 2021

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, dari 1,3 juta lowongan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021, kebutuhan guru akan direkrut melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Tjahjo menyebut, 1 juta guru akan direkrut melalui seleksi PPPK, mengikuti skema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, peserta yang bisa mengikuti seleksi tersebut adalah yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

"Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," tutur Tjahjo melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/3/2021). 

Kemenhub dan Tim SAR Evakuasi Penumpang Insiden Terbaliknya KMP Bili

KMP Bili terbalik di dermaga Parigi Piai Kecamatan Tebas, Sambas-Kalbar (foto net)

SAMBAS, KABARINDONESIA.CO.ID - Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Kelas IV Sintete bersama dengan tim SAR melakukan evakuasi para penumpang dalam insiden terbaliknya kapal motor penyeberangan (KMP) Bili di Dermaga Parigi Piai di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. 

Kapal menyeberangi Sungai Sambas Besar dengan jarak 800 meter dari Tebas menuju Parigi Piai. Kepala KSOP Kelas IV Sintete, Yuli Indrawanto menyebutkan, KMP Bili mengalami insiden pada Sabtu (20/2/2021) sekitar pukul 14.00 WIB. 

Pihaknya langsung merespon insiden tersebut setelah mendapat laporan dengan menurunkan Quick Response Team (QRT). 

"Pengaduan dan Pelaporan Kasus Didasari Niat Membangun Bangsa Bebas dari Korupsi"

Audiensi Formak Indonesia - KPK, Makin Rekatkan Masyarakat Sipil dengan KPK   

Nawangi Pamolango didampingi Jeriko saat audiensi yang dihadiri awak media (rahman/kk)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID – Bertempat di Hotel Royal Suite Kota Balikpapan, Sabtu (20/2/2021) sore digelar audiensi LSM anti korupsi yaitu Formak Indonesia bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango SH MH.

Selain diikuti pengurus teras Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia, juga diikuti jurnalis dari berbagai media. Audiensi menerapkan protokol kesehatan, bagian dari pencegahan Covid-19. 

Nawawi Pamolangi dalam paparannya, mengajak peran serta masyarakat dalam pelaporan maupun pengaduan kasus-kasus korupsi.  

Perhatian Khusus Presiden, Kapolri : Usut Siapa pun Beking MafiaTanah

 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo (foto net)

ISTILAH mafia tanah akhir-akhir ini muncul kembali usai eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengungkap rumah ibundanya disasar para garong tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nampak geram dengan kemunculan mafia tanah dan memerintahkan tegas jajarannya untuk memberantas.

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, permasalahan mafia tanah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya menindak secara tegas para mafia tanah.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2021).

Alasan Pencegahan Covid-19 Jangan Sampai Menghambat Perekonomian Rakyat

 Suyoso Nantra : Kebijakan yang Tidak Tepat Membuat Ketidakstabilan Ekonomi 

Suyoso Nantra

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID - Kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau kebijakan-kebijakan sejenis yang tertuju pada masyarakat bawah, berdampak pada ketidakstabilan perekonomian. 

Seperti pembatasan pada pedagang pasar, pedagang kecil lainnya maupun para pelaku usaha lainnya yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi masyarakat lapisan bawah. Kebijakan itu, dinilai tidak tepat sasaran, kendati dengan alasan pencegahan penyebaran Covid-19. 

Pemerhati sosial politik tanah air Suyoso Nantra SSos MM, jauh-jauh hari sudah menilai dan memprediksi, akan terjadi tidak stabilnya perekonomian masyarakat, akibat pembatasan pada para pedagang maupun masyarakat pelaku usaha kecil lainnya. 

Suyoso Nantra meminta kebijakan tersebut, direvisi. Diperlukan keberanian dan ketegasan pemimpin nasional untuk memberi contoh, demi pemulihan perekonomian masyarakat. "Bangsa kita sudah banyak utang, jangan sampai ekonomi Indonesia tidak pulih. Saatnya upaya dan kerja bersama untuk pemulihan perekonomian. Nah, dalam pemulihan perekonomian itu, ya jangan sampai masyarakat pelaku usaha kecil dibatasi," sebut Suyoso Nantra. 

"Super Sibuk Atasi Covid-19, Jangan Lupa Pertanahan Negara dan Ekonomi Rakyat"

catatan : Suyoso Nantra SSos MM (pemerhati sosial politik tanah air) 

Suyoso Nantra

MENJADI permasalahan global dunia mengenai pandemi Covid-19. Berbicara mengenai Indonesia, semua komponen bangsa saat ini bahu membahu mengatasi, mencegah penyebaran Covid-19. Dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga para pemangku kebijakan lainnya seperti TNI/Polri, BUMN, termasuk pemerintah tingkat bawah : pemerintah desa maupun masyarakat luas lainnya.

Tak ketinggalan pihak swasta, organisasi massa (ormas) juga terlibat aktif dalam pencegahan Covid-19. Anggaran yang begitu besar dikucurkan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, termasuk anggaran untuk pemulihan perekonomian, karena pandemi Covid-19 'menyerang' bahkan 'meluluhlantahkan' beberapa sektor dunia usaha. 

Berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) maupun berbagai kebijakan lainnya. Nah di akhir pekan ini, 6-7 Februari 2021, banyak daerah di tanah air memberlakukan kebijakan yang tujuannya pencegahan penyebaran Covid-19. Itu sebagai tindak lanjut dari pemerintah pusat, agar tujuan PPKM menuai hasil yang baik dalam pencegahan penyebaran Covid-19. 

Presiden Minta Bansos Disalurkan Awal Januari 2021

 Dongkrak Daya Beli Masyarakat 

Rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, membahas penyaluran bansos

PEMERINTAH akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021. Untuk itu, pada hari ini, Selasa, 29 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta. 

"Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021," kata Presiden mengawali pengantarnya. Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden memerinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan. 

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.