Rabu, 30 Desember 2020

Presiden Minta Bansos Disalurkan Awal Januari 2021

 Dongkrak Daya Beli Masyarakat 

Rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, membahas penyaluran bansos

PEMERINTAH akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021. Untuk itu, pada hari ini, Selasa, 29 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta. 

"Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021," kata Presiden mengawali pengantarnya. Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden memerinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan. 

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan. 

Minggu, 13 Desember 2020

Ketua MPR Dorong Peningkatan Sektor Penjualan Langsung

 


JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi eksistensi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang telah berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Merujuk laporan tahunan dari 147 perusahaan pada tahun 2019, perusahaan penjualan langsung (direct selling), termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem berjenjang (multi level marketing atau MLM), berhasil mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp. 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. 

"Catatan menggembirakan lainnya yang patut diapresiasi adalah bahwa skema MLM ini juga dimanfaatkan bagi pelajar dan mahasiswa. Sehingga mereka bisa berwirausaha sambil menempuh pendidikan," ujar Bamsoet saat membuka malam Penganugrahan APLI Awards 2020, di Jakarta, Jumat malam (11/12/2020). 

Minggu, 29 November 2020

Ketua MPR Kutuk Pembunuhan Sadis di Sigi : Minta Aparat Segera Tangkap Pelaku

 

Aparat buru teroris di Sigi Sulteng (foto net)
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk tindakan biadab kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang tega membunuh satu keluarga, di Desa Lembatongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. Korban berjumlah empat orang, yaitu kepala keluarga bernama Yasa, istri Yasa, putri Yasa dan menantu Yasa. Pembunuhan keempatnya dilakukan secara sadis, ada yang dibakar hingga kepala ditebas. 

"Kepolisian harus segera menangkap para pelaku yang sudah diidentifikasi berjumlah sekitar sepuluh orang, 3 orang di antaranya membawa senjata api. Jangan biarkan negara kalah oleh kelompok teroris. Hukum harus menjadi panglima, agar keadilan bisa ditegakan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat senantiasa terjaga," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (29/11/2020). 

Jumat, 27 November 2020

Presiden Tinjau Lokasi Pembangunan Pusat Perbenihan : Atasi Bencana Ekologis

 

Presiden Jokowi meninjau pusat perbenihan di Rumpin Kabupaten Bogor (foto net)

PRESIDEN Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin pada Jumat, 27 November 2020. Lokasi tempat persemaian tersebut terletak di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Hari ini saya sedang di Kabupaten Bogor, tepatnya di Rumpin. Ini adalah sebuah lokasi pembibitan yang ingin kita persiapkan. Kita harapkan nanti tahun depan, 2021, sudah selesai dan sudah berproduksi. Dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit," ujar Presiden selepas peninjauan. 

Bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Namun, selain fungsi ekologi, Presiden berharap agar pusat perbenihan tersebut juga akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi. 

Senin, 12 Oktober 2020

Sinergi UPTD PPRD - Pemkab Paser : Siapkan Samsat Mobile di 5 Kecamatan

Inovasi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kunjungan kerja UPTD PPRD Paser ke Wabup Paser H Kaharuddin

PASER, KABARKALTIM.CO.ID - Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabuten Paser, Suyoso Nantra SSos MM, selalu giat dalam berinovasi demi keberhasilan program-program kerja satuan kerjanya. 

Suyoso Nantra yang dikenal akrab dengan kalangan pers ini, terus memacu jajarannya agar mampu meraih hasil kerja maksimal, demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai hal dilakukan jajarannya, termasuk berkoordinasi dan bersinergi dengan banyak pihak terkait. 

Senin (12/10/2020) siang, Suyoso Nantra melakukan kunjungan kerja ke Wakil Bupati Paser H Kaharuddin SE di kantornya. Dalam kunjungannya, Suyoso Nantra didampingi Kasubbag Tata Usaha Herryanto SP SE ME dan Adpel Samsat Induk Paser Ismail Marzuki. 

Kamis, 16 Juli 2020

PPIR Serius, Siap Menangkan AS menjadi Bupati Purworejo

AS Kader Terbaik PPIR, Putra Desa Ngandagan-Pituruh

Agustinus Susanto (kemeja putih) bersama jajaran PPIR, Agustinus Susanto mendapat dukungan penuh
JAKARTA – Perintah khusus diberikan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto kepada Ketua Umum Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Mayjen TNI (purn) Musa Bangun. Perintah khusus tersebut, agar jajaran PPIR berjuang keras memenangkan kader-kader Gerindra yang mengikuti pemilukada serentak 2020 ini di seluruh Indonesia.
Tak luput untuk Kabupaten Purworejo, agar PPIR memenangkan kader terbaiknya yang maju sebagai calon Bupati Purworejo, Agustinus Susanto yang akrab disapa AS.
Perintah tersebut,  disikapi sengat serius oleh Ketum PPIR dan jajarannya. Sebagai Sayap partai Gerindra, PPIR serius dan siap memenangkan kader-kader terbaiknya. Selasa (14/7/2020), AS menyambangi Ketum PPIR di kantornya Jakarta.

Rabu, 15 Juli 2020

Bamsoet Ajak KAHMI Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan sikap Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sejalan dengan MPR RI serta Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang menilai Pancasila sebagai ideologi negara tak tepat diatur dalam undang-undang. Atas dasar itu, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak perlu dilanjutkan pembahasannya, karena hanya akan mendatangkan banyak polemik dalam kehidupan kebangsaan.
"Yang perlu diatur justru adalah teknis pengelolaan pembinaan Pancasila yang dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jadi yang diperlukan adalah Payung undang-undang untuk BPIP, bukan RUU HIP. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI minggu lalu juga telah menyatakan bahwa pemerintah sudah menugaskan Menkopulhukam Mahfud MD untuk mengkaji pengusulan payung undang-undang untuk BPIP," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus KAHMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

NEWS UPDATE

SPACE AVAILABLE

POPULER

INFO LOWONGAN KERJA

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN

INFO CUACA KALTIM