Tegas! Ketua DPR RI : Sikapi PNS yang Tolak Pancasila

Data Kemendagri 19,4 Persen PNS Tidak Setuju Ideologi Pancasila

KETUA DPR mendorong semua institusi terkait untuk menyikapi dengan sangat serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila. 

 

Pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI. 

Read More

DPR RI Kebut Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

BERBAGAI tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi. Terbaru, Ibu Baiq Nuril, eks tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi korbannya.

Melaporkan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, dirinya justru malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan. Apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi dirinya, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat dan martabat kaum perempuan pada umumnya.

Read More

Gugurnya Dufi, Dunia Pers Indonesia Kembali Berduka

"Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pembunuh Wartawan Dufi!"

KABARINDONESIA.CO.ID, Jakarta -- Dunia pers Indonesia kembali dirundung duka. Kematian wartawan senior Abdullah Fithri Setiawan, akrab disapa Dufi, semakin menambah daftar panjang wartawan Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Belum hilang dari ingatan kita terutama insan pers sejak kasus pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang hingga kini belum juga terungkap pelakunya, kini kejadian serupa kembali berulang.

Dufi dibunuh secara keji dan sadis, jenasahnya dimasukan ke dalam drum setelah dianiaya dengan dengan berbagai luka sayatan dan lebam di beberapa bagian tubuhnya.

Kasus ini pun mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Tak terkecuali Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia. Melalui rilis persnya, yang juga disampaikan ke redaksi KabarGroup, Sekber Pers Indonesia, wadah persatuan solidaritas sembilan organisasi pers di tanah air, secara tegas mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap almarhum Dufi. Sekber Pers Indonesia menyatakan berbela-sungkawa yang mendalam atas tewasnya almarhum Dufi.

Read More

"Perempuan Tangguh Pilih Jokowi"

DUKUNG JOKOWI : Deklarasi Pertiwi di Jakarta, sebagai Ketua Umum Putri K Wardani (ist/ki)

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandang deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (PERTIWI) merupakan sebuah bagian dari bangunan besar kekuatan politik perempuan Indonesia. Tak hanya berkutat di sekitaran sumur dan dapur, perempuan Indonesia kini sudah masuk gelanggang politik untuk bertempur. Stimulus yang diberikan kaum perempuan akan membuat geliat politik menjadi lebih hidup.

“Deklarasi PERTIWI sekaligus menunjukan demokrasi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Tanpa melupakan kewajiban kodratnya sebagai seorang ibu, para perempuan Indonesia sudah ikut meramaikan gegap gempita panggung kontestasi pemilihan umum,” ujar Bamsoet saat menghadiri acara deklarasi PERTIWI di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Read More

RUU Lembaga Kemasyarakatan, Bamsoet : Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai konsep Pemasyarakatan tak hanya sekadar penjeraan, melainkan juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Melalui Pemasyarakatan, WBP diarahkan agar bisa kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak kembali mengulangi kesalahannya.

"Seharusnya juga tugas penegak hukum, begitu pengadilan sudah memutus dan menyerahkan kepada lembaga permasyarakatan sebagai warga binaan maka tugas penegak hukum terhadap yang bersangkutan sudah selesai. Dia tidak boleh lagi cawe-cawe. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab lapas. Namun, pihak lapas juga harus berbenah diri. Bagaimana WBP bisa berubah menjadi lebih baik, jika sistem managemen Pemasyarakatan banyak yang kacau balau. DPR RI tidak menutup mata terhadap banyaknya masalah yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari mulai overkapasitas, suasana lingkungan yang tak kondusif, sarana dan prasarana yang tak memadai, sampai ketidakprofesionalan para petugas Lapas. Tak jarang, Lapas justru menjadi Kerajaan Kecil bagi WBP maupun bagi petugas di sana," ujar Bamsoet saat menerima Salinan Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Lembaga Kemasyarakatan dari Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, di Rumah Dinas Ketua DPR RI, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Read More