Ketua MPR Terima Tongkat dan Pakaian Adat Raja Batak di Tapanuli Utara

TAPANULI UTARA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima tanda kehormatan berupa Tongkat Raja Batak Tunggal Panaluan, serta seperangkat pakaian adat Raja Batak, dalam kunjungan kerja ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tanda kehormatan tersebut diberikan langsung oleh para tokoh masyakarat adat di gedung berkharismatik, Sopo Partungkoaan Tarutung, disaksikan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, dan Ketua DPRD Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan.

"Tanda kehormatan ini menjadi pecut bagi saya untuk bekerja keras memaksimalkan peran sebagai Ketua MPR RI untuk memajukan kebudayaan nasional. Khususnya budaya sebagai sumber nilai kebajikan, keluhuran etika, dan pemantik pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet usai menerima tanda kehormatan di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (7/2/2020).

Read More

"Pers Harus Menjadi Mercusuar Masyarakat Mendapatkan Informasi Akurat"

BANJARMASIN - Ketua MPRI RI Bambang Soesatyo meyakini di era pos-truth (pasca kebenaran) saat ini, posisi pers tetap menjadi bagian penting dalam penegakan demokrasi dan supremasi masyarakat sipil. Walaupun hak publik mendapatkan informasi dimanfaatkan buzzer di berbagai media sosial, namun kekuatan pers tetap signifikan dan sulit tergantikan.

"PEW Research Center, lembaga kajian isu sosial, opini publik, dan demografi yang bermarkas di Washington DC, dalam jurnal Publics Globally Want Unbiased News, 2018 memuat hasil survei pers di 38 negara. Memperlihatkan kondisi pers Indonesia di mata masyarakat masih positif. Bisa dilihat dari 85 persen responden menyatakan pers Indonesia bekerja independen dalam memberitakan pemimpin dan pejabat negara. Masih unggul dibanding Philipina (83 persen), Vietnam (78 persen), Turki (73 persen), maupun India (72 persen)," ujar Bamsoet saat menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional 2020 (HPN 2020) bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Read More

Ketua MPR Dorong Pemerintah Perbaiki Nasib Guru Honorer

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) juga ditujukan agar pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan nasional bisa berkelanjutan. Tak seperti selama ini yang terkesan bongkar pasang dan uji coba dari satu sistem kurikulum pendidikan ke sistem yang lainnya.

"Sehingga tenaga didik dan peserta didik tak kewalahan menghadapi sistem pendidikan yang selama ini selalu silih berganti. Seperti misalnya keberadaan ujian nasional (UN). Ada yang mendukung, ada yang menolak. Mulai tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapus UN. Tak menutup kemungkinan di periode pemerintahan selanjutnya UN akan dihidupkan kembali. Karenanya Indonesia butuh PPHN untuk memberikan jaminan tentang sistem pendidikan nasional yang komprehensif. Sehingga kita tak maju mundur, melainkan maju terus pantang mundur," ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Read More

Berbagai Fenomena Muncul, Suyoso Nantra : Reaksi Rakyat akibat Ketidakberdayaan Pemerintah

Jangan Dibuai dengan Infrastruktur, Perhatikan Kondisi Perekonomian Rakyat

Suyoso Nantra

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID-Berbagai fenomena yang terjadi di tanah air di awal tahun baru 2020 ini, dan sempat menjadi viral seperti munculnya beberapa kerajaan dengan raja-raja yang lengkap dengan struktur kepemimpinannya, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat. 

Tak luput pemerhati sosial politik tanah air Suyoso Nantra SSoS MM juga memberikan tanggapannya. Suyoso Nantra menilai, munculnya Kerajaan Agung Sejagat (KAS) di Desa Pogung Jurutengah Kecamatan Bayan-Purworejo, Sunda Emperium di Bandung, Kesultanan Selacau di Tasikmalaya maupun fenomena lainnya seperti investasi ilegal berkedok syariah, adalah merupakan reaksi dari rakyat. 

Suyoso Nantra mengingatkan, kondisi perekonomian, kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kesejahteraan, dan kepemimpinan nasional sampai terbukanya 'borok-borok' seperti berbagai kasus korupsi, mega skandal di beberapa BUMN, membuat rakyat muak. 
"Itu harus disadari bersama. Kebutuhan-kebutuhan yang naik, biaya hidup makin tinggi, namun daya beli masyarakat yang rendah, melihat berbagai kasus secara nasional seperti mega skandal di BUMN-BUMN, rakyat pun bereaksi. Pekerjaan yang susah didapat, hingga  muncul fenomena-fenomena kerajaan, investasi kedok syariah namun bermasalah, itu adalah imbas kepemimpinan nasional yang tak menyentuh kehidupan rakyat. Dan itu harus dibenahi segera, karena rakyat susah dalam mencari pekerjaan," sorot Suyoso Nantra.  

Read More

Sukses HUT ke-2 Aliansi Ormas Daerah dan OKP Balikpapan

Peringatan HUT ke-2 Aliansi Ormas Daerah dan OKP Kota Balikpapan di Hotel New Benakutai, Balikpapan (ist/kk)

BALIKPAPAN, KABARKALRTIM.CO.ID-Peringatan hari ulang tahun (HUT) kedua Aliansi Ormas Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Balikpapan, berlangsung sukses dan meriah, Sabtu (25/1/2020) di Hotel New Benakutai, Balikpapan.

Lebih dari 2.000 orang yang hadir, selama ini Aliansi Ormas Daerah dan OKP Kota Balikpapan, banyak memberikan kontribusi positif bagi Kota Balikpapan maupun Kaltim pada umumnya, wajar saja banyak pihak yang memberikan apresiasi positif. Walikota Balikpapan Rizal Effendi hadir dalam kesempatan itu, termasuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Balikpapan seperti Ketua DPRD, Dandim, Danlanal, Danlanud maupun Kapolresta Balikpapan. Sementara mewakili Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Muktiono SH MH yaitu Dirintelkam Polda Kaltim, juga hadir berbagai elemen masyarakat Kota Balikpapan lainnya, seperti KNPI Balikpapan. 

Read More