Dinilai Diskriminatif, KPCDI Gugat Perpres 75/2019 ke MA

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah mendaftarkan hak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Pengacara KPCDI, Rusdianto Matulatuwa berpendapat, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen menuai penolakan dari sejumlah pihak salah satunya dari KPCDI.

"Angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen menimbulkan peserta bertanya-tanya darimana angka tersebut didapat, sedangkan kenaikan penghasilan tidak sampai 10 persen setiap tahun," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Read More

Jokowi : Setiap Kebijakan Harus Terlihat Rasa Ideologi Pancasila

JAKARTA - Pada 3 Desember 2019 Presiden Jokowi menyampaikan Presidential Lecture mengenai internalisasi dan pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta.  Presiden mengemukakan, dalam setiap kepemimpinan apapun, baik itu di lembaga, baik itu di kementerian, di negara manapun, yang namanya ideologi harusnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga itu. 

“Begitu juga kita, mestinya di setiap kementerian, di setiap lembaga, di jajaran TNI, Polri, Jaksa Agung, BIN semuanya sama. Kepemimpinan harus memegang yang namanya ideologi, tanpa juga harus kita sampaikan, tetapi rasa memiliki ideologi itu kelihatan,” kata Presiden Jokowi.  

Ditegaskan Presiden, tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu harus nampak. 

Read More

Ingin Makan Daging Kuda? Kunjungilah Festival Berkuda Turatea Jeneponto

JENEPONTO, KABARINDONESIA.CO.ID -  Kodim 1425/Jp akan menggelar Festival Berkuda Turatea dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD atau biasa dikenal dengan Hari Lahirnya Korps Infanteri. Pada event yang akan digelar selama 3 hari mulai 20 - 23 Desember 2019 bertempat di Pantai Karsut, Jeneponto ini, ada sajian khusus kuliner daging kuda.

Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim 1425/Jeneponto, Letkol (Inf) Irfan Amir kepada pewarta media ini melalui saluran WhatsApp-nya, 1 Desember 2019. “Kegiatan ini sekaligus juga untuk mengekplorasi kearifan lokal Butta Turatea Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, baik dalam hal pacuan kuda maupun sisi kuliner daging kudanya,” ujar Irfan.

Read More

"Ciptakan Business Friendly agar Perekonomian Indonesia Menguat"

BALI, KABARINDONESIA.CO.ID- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pengusaha dan juga Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju untuk mewaspadai resesi ekonomi yang telah terjadi di berbagai negara, seperti Turki, Hongkong dan Meksiko. Walaupun fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, tetapi tetap harus waspada dan tidak boleh lengah.

"Singapura, Jerman, Inggris dan Italia yang pada kuartal II 2019 berada di ujung jurang resesi, memasuki kuartal III 2019 berhasil keluar lantaran melakukan berbagai langkah strategi yang tepat. Bank Dunia memang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih terjaga di angka 5,1 persen, lebih rendah dibanding target pemerintah sebesar 5,3 persen. Karenanya kita tetap harus waspada," ujar Bamsoet di sela pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, di Bali, Jumat (29/11/2019).

Read More

Direktur RSTKA: Masih Dibutuhkan 100 Unit Rumah Sakit Terapung untuk Pulau Terluar

Dr Agus Harianto, SpB, direktur Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang selama ini bertindak sebagai komandan dalam semua pelayanan kesehatan gratis di pulau-pulau terluar wilayah Indonesia timur.

DIREKTUR Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA), dr. Agus Harianto, SpB, menyatakan dirinya sangat prihatin dengan perbedaan yang mencolok antara pelayanana kesehatan antara masyarakat perkotaan dengan warga yang ada di wilayah kepulauan.

“Memang, antara kota dengan kepulauan tidak mungkin bisa sama. Tetapi yang terjadi sekarang jurang perbedaan itu sangat lebar,” kata dr. Agus, yang membawa RSTKA yang dipimpinnya mengadakan pelayanan kesehatan di berbagai kepualaun di wilayah Sulsel.

Dokter Agus menjelaskan ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah agar jurang ketimpangan pelayanan itu bisa dipersempit. Pertama, dilakukan penataan ulang rumah sakit di daerah kepulauan.

Seharusnya di setiap 75 mil laut seharusnya berdiri satu rumah sakit sekaligus dengan dokter spesialis di dalamnya. Angka 75 mil itu dijadikan patokan, karena untuk perahu mampu memempu perjalanan pada radius itu 10-12 jam lamanya.

Suasana operasi terhadap pasien di atas ruang operasi kapal phinisi yang dijadikan rumah sakit terapung Ksatria Airlangga saat melaksanakan bhakti kesehatan rutin tahunan.

Kedua, Indonesia memiliki 17.500-an pulau, 2.500-an pulau diantaranya berpenghuni. Belajar dari pengalaman RSTKA dalam setahun hanya mampu menjelajah 25 pulau terpencil. Maka idealnya agar masyarakat kepulauan terlayani dengan baik maka harus ada 100 rumah sakit terapung yang melayani.

Dokter Agus, memaparkan sejak dua tahun lalu diresmikannya RSTKA sudah puluhan pulau disinggahi, dan ribuan pasien yang sudah dilayani. Tetapi semakin masuk ke pedalaman semakin tergambar jelas betapa ketimpangan itu terjadi. “Padahal, kesehatan itu adalah hak paling mendasar dari setiap warga negera seharusnya hal itu tidak boleh terjadi,” katanya.

Agus menilai Indonesia sebagai negara maritim dimana ada ribuan pulau diatasnya, maka yang paling pas adalah dibuatkannya kapal rumah sakit terapung. Kapal rumah sakit sangat ideal karena bisa mobile ke berbagai lokasi terpencil.

Keberadaan RSTKA sebenarnya hanya sebagai pemantik karena tidak selamanya ada. Tujuannya agar daerah terutama yang wilayahnya dikelilingi oleh lautan menyediakan sarana sejenis. “Kalau setiap propinsi apalagi sampai level kabupaten menyediakan layanan kesehatan seperti RSTKA yang lakukan maka persoalan kesehatan di kepulauan akan selesai,” imbuh Agus.

MENOLAK DITEMPATKAN

Operasi pasien di ruang operasi kapal phinisi RSTKA

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr. Indriany Latif, MKes, ketika dihubungi, Selasa (5/11) mengakui bahwa pelayanan kesehatan pada masyarakat di kepualauan Pangkep memang sangat timpang dibanding dengan perkotaan.

“Kami akui belum belum bisa memberikan pelayanan yang memadai, karena selain fasilitas sekaligus tenaga dokter juga sangat minim,” kata Indriany.

Indriany kembali menegaskan bahwa saat ini memang tidak ada dana khusus dari pusat untuk pengadaan fasilitas kesehatan, misalnya kapal rumah sakit yang secara khusus mobile dari satu pulau ke pulau lain secara berkelanjutan. “Selain itu tenaga dokter juga tidak ada sehingga mengandalkan tenaga perawat atau bidan saja,” papar Indriany.

Soal tenaga dokter lanjut Indriany memang cukup pelik. Pihak pemerintah daerah sebenernya sudah berupaya menempatkan dokter umum di beberapa Puskesmas di kawasan kepualana. Tapi persoalannya tidak semua dokter bersedia ditempatkan disana.

Pada tahun lalu misalnya, sebenarnya Pangkep ada empat orang dokter yang akan ditempatkan di kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas serta pulau-pulau sekitar. Tetapi begitu mereka tahu akan ditempatkan di kawasan jauh dari perkotaan para dokter tersebut tidak bersedia dan langsung mengundurkan diri sebagai ASN dan memilih praktiek di perkotaan. “Jadi soal pemerataan dokter ini tidak mudah,” imbuhnya.

• 

Kendati demikian pihak pemda tetap berusaha maksimal agar masyarakat kepualauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satunya dalam waktu dekat ada ambulance air hibah dari propinsi Sulsel yang diberikan kepada Kabupaten Pangkep yang rencannya akan ditempatkan di Liukang Tangaya. “Insya Allah Desember sudah bisa kita luncurkan dan untuk melayanai pulau-pulau yang ada di sekitar Liukang Tangaya,” jelasnya.

Di dalam ambulans tersebut kelak ada perawat dan bidan yang tujuannya untun mengambil pasien di beberapa pulau yang membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.

Selain itu Indriany juga mengakui bidan dengan status tunjangan harian di kepualauan dibayar sebesar Rp 500.000 per bulan. Menurutnya bahwa Pemda tidak memiliki cukup dana untuk membayar para bidan tersebut dengan nilai yang lebih layak.

• 

“Mereka itu sebenarnya adalah tenaga sukarela tetapi apapun kami tidak mungkin tinggal diam saja makanya kami bayar sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada yaitu Rp 500.000  bulan dan baru kami cairkan setiap 3 bulan sekali,” katanya.

Salah satu alasan Pemda belum bisa membayar dengan nilai yang layak, sebab bidan yang masuk status THL (tenaga harian lepas) tersebut untuk Pemda Pangkep saat ini jumlah mencapai 5000 orang, “Tenaga kesehatan itu tidak hanya di kepulauan, saja tetapi juga ada di desa-desa bahkan pegunungan,” imbuhnya.  (*/Gandi Wasono M)

Read More