RUU Lembaga Kemasyarakatan, Bamsoet : Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai konsep Pemasyarakatan tak hanya sekadar penjeraan, melainkan juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Melalui Pemasyarakatan, WBP diarahkan agar bisa kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak kembali mengulangi kesalahannya.

"Seharusnya juga tugas penegak hukum, begitu pengadilan sudah memutus dan menyerahkan kepada lembaga permasyarakatan sebagai warga binaan maka tugas penegak hukum terhadap yang bersangkutan sudah selesai. Dia tidak boleh lagi cawe-cawe. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab lapas. Namun, pihak lapas juga harus berbenah diri. Bagaimana WBP bisa berubah menjadi lebih baik, jika sistem managemen Pemasyarakatan banyak yang kacau balau. DPR RI tidak menutup mata terhadap banyaknya masalah yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari mulai overkapasitas, suasana lingkungan yang tak kondusif, sarana dan prasarana yang tak memadai, sampai ketidakprofesionalan para petugas Lapas. Tak jarang, Lapas justru menjadi Kerajaan Kecil bagi WBP maupun bagi petugas di sana," ujar Bamsoet saat menerima Salinan Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Lembaga Kemasyarakatan dari Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, di Rumah Dinas Ketua DPR RI, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Read More

Pisah Sambut Kadiv Humas Polri, Ketua DPR RI : Membangun Imej Positif di Masyarakat

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peran Humas Polri sangat strategis karena sumber informasi Kepolisian berada di Humas Polri. Peran penting Divisi Humas semakin vital semenjak adanya perkembangan media sosial dan peningkatan kejahatan cyber crime.

"Humas Polri mempunyai posisi strategis untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Melalui Humas, Polri dapat memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, pelaksanaan tugas dan kinerja Polri. Sehingga, dapat tercipta citra dan opini publik yang positif terhadap Polri," ujar Bamsoet dalam acara pisah sambut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto kepada Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal, di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (14/11/18/2018) malam.

Read More

Puncak HUT ke-40 FKPPI : Digelar Jambore Kebangsaan Bela Negara

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) memaparkan, sebagai puncak rangkaian HUT FKPPI ke-40 akan diadakan Jambore Kebangsaan Bela Negara pada 7-9 Desember 2018 di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut akan diikuti seribu lebih anggota FKPPI dari berbagai provinsi.

"Sebuah kehormatan bagi Keluarga Besar FKPPI jika Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Tito Karnavian bisa membuka acara Jambore Kebangsaan Bela Negara. Sengaja kami undang Panglima TNI dan Kapolri, selain karena keduanya memang akrab dan solid dalam bekerja, juga untuk menunjukkan kepada para putra putri anggota TNI dan Polri bahwa keharmonisan merupakan kunci utama kemajuan," ujar Bamsoet saat bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Read More

Rating Film "A Man Called Ahok" Jauh Kalahkan "Hanum & Rangga"

KabarIndonesia.Co.Id, Jakarta -- Dalam beberapa hari belakangan ini terjadi persaingan seru tayangan dua film nasional antara "A Man Called Ahok" (AMCA) dan "Hanum & Rangga" (HR). Seharusnya film "Hanum & Rangga" tayang pada 15 November 2018, tetapi kemudian penayangannya dimajukan pada tanggal yang sama persis dengan penayangan film "A Man Called Ahok".

Menurut Manoj Punjabi, produser film HR, penayangan film HR bersamaan dengan AMCA adalah strateginya, karena menurut Manoj akan lebih mudah melawan film AMCA daripada film Hollywood. Oh ya?

Read More

Ketum Gepak Kaltim Gencar Kampanyekan Pemilu Damai

Ajak Hindari Hoax dan Ujaran Kebencian

Suriansyah (Prof)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Bagian dari kepedulian dan tanggung jawab semua warga negara dala mewujudkan demokrasi yang sehat, dewasa dan bermartabat, Ketua Umum Gerakan Putera Asli Kalimantan (Gepak) Kalimantan Timur Suriansyah (Prof), tak henti melakukan sosialisasi kampanye damai. 

Sebagai ketua salah satu ormas besar di Kaltim, Suriansyah (Prof) terpanggil untuk bersama-sama mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman, damai dan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kendati berbeda-beda dalam pilihan politik. 

Salah satu cara ikut mengampanyekan pemilu dalam, Suriansyah (Prof) membuat video yang berisi ajakan menyukseskan penyelenggaraan pemilu baik itu pemilihan legislatif, DPD maupun pemilihan presiden pada 17 April 2019 mendatang, dengan aman dan damai. Video tersebut diviralkan dan mendapat respon positif, semua mendukung dalam pelaksanaan pemilu  aman dan damai, sama-sama menjaga kondusivitas.

Read More