Anggota Komisi III DPR RI Sesalkan Aksi Koalisi Sipil

Yang Menggeruduk Ruang Rapat Panja Revisi UU TNI  

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menyesalkan dan mengkritik keras aksi Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Aksi yang melibatkan sejumlah individu tersebut, menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai pemahaman dan penghormatan terhadap proses legislasi yang berlangsung. Terlebih, rapat Panja Revisi UU TNI telah diselenggarakan dengan dasar hukum yang jelas. 

"Kadin Indonesia Siap Bangun 1.000 SPPG"

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan Kadin Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kadin Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia. 

"Efisiensi Anggaran, Presiden Ingin Pastikan Tupoksi K/L Tetap Efektif"

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Polkam) Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan Kadin Indonesia sepakat dan mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan itu, semua kementerian dan lembaga (K/L) serta semua pemerintah daerah (Pemda) diharapkan untuk memperbarui prioritas program sesuai alokasi anggaran di masing-masing K/L dan Pemda. 

Tutup Tahun Kas Negara : Prabowo Umumkan Kebijakan Pemerintah

JAKARTA -  Pada Selasa 31 Desember 2024, Presiden RI Prabowo Subianto hadir di Kantor Kementerian Keuangan RI di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo memantau agenda penutupan kas APBN Tahun 2024. Prabowo disampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengumumkan kebijakan Pemerintah. Kebijakan-kebijakan tesebut sebagai berikut :

Munas Dekopin Rekonsiliasi : Bambang Haryadi sebagai Ketum Dekopin

Dihadiri Menko Pangan,  Menkop dan Wamenkop

JAKARTA - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi pada 27 - 29 Desember 2024. Munas ini dihadiri 28 Dekopinwil provinsi, 19 induk dan 456 perwakilan Dekopinda Kabupaten/Kota se-Indonesia memberikan mandat kepada Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum Dekopin. Terpilihnya Bambang sebagai Ketum Dekopin ini berdasarkan kesepakatan aklamasi dari para peserta yang hadir dalam Munas Dekopin Rekonsiliasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024). 

APBD Kutim Rp 14 Triliun, Hingga November 2024 Terealisasi Baru Capai 48 Persen

KABARINDONESIA.CO.ID- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (APBD Kab. Kutim, Prov, Kaltim) 2024 terbilang wow, yakni sebesar Rp 14 triliun. Namun hingga November realisasi pembangunan fisik mencapai 67,5 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 48 persen. Hal ini terungkap dalam Rapat Pengendalian Operasional ke-5 triwulan IV yang dimotoris Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur di ruang Akasia, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (28/11/2024). Didengar para pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekkab Rizali Hadi menegaskan, tersisa kurun waktu dua pekan lagi untuk menyelesaikan seluruh agenda pembangunan tahun ini, baik itu bangunan fisik maupun belanja keuangan. Sesuai aturan persis pukul 23,00 Wit pada 15 Desember 2024 tidak ada lagi transaksi. Sudah selesai Sudah tutup buku terkait laporan kegiatan pembangunan dalam kurun satu tahun terakhir ini. Jadi kegiatan fisik yang bisa dilanjutkan, silahkan. Begitu pula, untuk belanja keuangan segera dicairkan setelah terpenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. “Jangan dipaksakan untuk mencapai target. Lebih baik ada silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran daripada nanti timbulkan masalah hukum,” tandas Rizali Hadi. Pejabat Pemkab Kutim tidak mau menyusul salah seorang kepala dinas yang dibebastugaskan lantaran berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk itu, sisa waktu kedepan digunakan sebaik-baiknya dengan cara rajin koordinasi, konsolidasi dan berkomunikasi kepada para pihak demi suksesnya pembangunan tahunan yang telah direncanakan. “Jangan sampai sudah dipanggil masih tidak mau hadir. Kalau tidak hadir bagaimana kita tahu kegiatannya. Sampaikan masalahnya ,biar bisa dimediasi,” ajak Sekkab Kutim dengan serius. Mari galahkan semangat gotong royong menyelesaikan tugas-tugas negara. Bagi pejabat SKPD (Pejabat Teknis Kegiatan Daerah, Red) tidak boleh melakukan perjalanan dinas luar daerah kalau itu tidak begitu penting. Periksa absen, jangan direkayasa. “Terus terang saya prihatin,” ucap Rizali Hadi. Selanjutnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Insan Bowo Asmoro menyebutkan, masih ada beberapa OPD yang realisasi fisik dan keuangan ditandai warna merah, seperti Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutim. Yang warna biru yakni Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum Setkab. Sementara yang lain, ada yang ditandai warna hijau dan warna kuning. Dalam 10 tahap terhitung Februari sampai November kata Insan Bowo,sudah cair Rp 4 triliun untuk membiayai 8 ribu paket proyek, dan masih ada 2.000 paket yang belum dibayar senilai Rp 1 triliun lebih. Mudah-mudahan realisasi pembangunan fisik dan keuangan bisa tercapai 80 persen lebih di ujung tahun ini. Editor : Bahar Sikki

Pansel P3K Diduga Tak Jujur Serta Belum Bekerja Profesional

 Sekkab Kutim : Kok Bisa, Itu ‘Kan Pakai Sistem Digital

Rizali Hadi

KABARINDONESIA. CO.ID- Rencana penghapusan tenaga honorer  tahun depan (2025) jadi momok bagi sejumlah honorer yang belum tentu bisa diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kenapa?, karena berbagai persoalan muncul di tengah proses pendaftaran (resume) terkait upaya perubahan status honorer menjadi ASN. Salah satu di antara masalah adalah Pansel (Panitia Seleksi, Red) diduga tidak jujur dan belum bekerja profesional karena sarat kepentingan.

“Kok bisa, itu ‘kan pakai sistem digital,” kata Sekkab Kutim, Rizali Hadi, di ruang kerjanya, Kantor Bupati, Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (28/11/2024).

Slogan Pendidikaan Gratis, tapi Faktanya Peserta Didik Tetap Dipunguti Biaya Sekolah

Mulyono

KABARINDONESIA.CO.ID- Memang nyaman didengar telinga terkait slogan pendidikan gratis, tapi sesungguhnya menyayat hati bagi peserta didik yang tergolong berpenghasilan kecil. Sebab faktanya, sekolah negeri tetap ada pungutan duit dibebankan kepada peserta didik dengan dalih tak ada anggaran tersedia di sekolah.

Padahal UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 berbunyi : Setiap warga negara wajib ikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib tanggung pembiayaannya.

Provinsi Kaltim  khususnya, di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur pendidikan gratis hanya slogan pemanis bibir para pejabat setempat. Faktanya, pungutan biaya pendidikan untuk keperluan di sekolah masif terjadi pada lembaga pendidikan plat merah baik level TK, SD, SLTP maupun SLTA sederajat.

Bamsoet Kembali Dorong Soeharto dan Gus Dur Diberikan Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA - Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kembali mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka agar Presiden RI ke-2 HM Soeharto dan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat gelar pahlawan nasional. Menjadikan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional bukan hanya sekadar pengakuan atas jasa keduanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Tidak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu dan terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019 - 2024 pada 25 September 2024. 

Menteri Kabinet Merah Putih Harus Bisa Bekerja Cepat dan Tepat

Sesuai Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto

 

Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Minggu 20 Oktober 2024

JAKARTA - Anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung penuh jajaran Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto. Berjumlah 112 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, Kabinet Merah Putih diisi oleh para tokoh yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Selain itu, banyaknya tokoh muda yang masuk dalam Kabinet Merah Putih, merefleksikan adanya regenerasi kepemimpinan. "Sesuai pasal 17 UUD NRI 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden Prabowo Subianto dalam memilih para menteri di Kabinet Merah Putih, telah benar-benar memperhatikan kapasitas dan kapabilitas orang yang dipilih dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga yang dipimpinnya," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (21/10/2024). 

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Pangkas PPh Badan menjadi 20 Persen

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Anggota DPR RI dan Koordinator Wakil Ketua Umum Polhukam Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%. Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga akan meningkatkan tax ratio melalui kepatuhan pajak. Selama ini, rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak serta penegakan aturan yang tidak optimal. "Berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo untuk meningkatkan rasio penerimaan negara perlu didukung semua pihak. Presiden Terpilih Prabowo sendiri telah bertekad untuk meningkatkan rasio penerimaan negara dari saat ini sekitar 12 persen menjadi 23 persen dari produk domestik bruto (PDB), tanpa menaikan tarif pajak," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (11/10/2024).  

Diskusi Pembentukan Matra ke-4 Angkatan Siber : Kesiapan Hadapi Ancaman Militer yang Abstrak

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menuturkan ketahanan keamanan siber di Indonesia masih rentan dan perlu peningkatan. Terbukti dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum. Ancaman siber telah menjadi bagian dari realitas ancaman pertahanan negara yang semakin nyata. "Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things/internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat," ujar Bamsoet dalam diskusi bersama Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) di Jakarta, Sabtu (28/9/2024). Berdasarkan data National Cyber Security Index (NCSI) tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 176 negara dunia untuk keamanan siber dengan skor 63,64. Skor tersebut masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin. Sementara di negara dengan keamanan siber terbaik di kelompok ASEAN, Indonesia masuk menduduki peringkat ke-5 setelah Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. 

"Maraknya Politik Uang Salah Satu Hambatan Pencapaian SDGs"

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo memaparkan hasil penelitian Prof Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta pemilih, Indonesia menjadi negara dengan korban paling besar sedunia dalam hal politik uang. Maraknya politik uang membuat politik menjadi berbiaya tinggi. Sehingga para kepala daerah, anggota legislatif, maupun yang duduk di lembaga eksekutif, pada akhirnya terjebak dalam pusaran korupsi untuk mengembalikan biaya politik pada saat kampanye. Menghilangkan politik biaya tinggi merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting, karena pada akhirnya akan membuat langkah Indonesia mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 bisa terealisasi. 

Kehadiran Paus Fransiskus sebuah Kehormatan dan Penghormatan terhadap Indonesia

 

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kehadiran Paus Fransiskus merupakan sebuah kehormatan dan penghormatan terhadap Indonesia. Membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang toleran, menjunjung tinggi kebebasan beragama, sekaligus senantiasa membuka ruang dialog antar umat beragam untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat beragama. "Mewujudkan kehidupan yang damai adalah pesan universal yang dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh setiap agama. Kedamaian adalah keniscayaan bagi setiap umat, untuk dapat hidup berdampingan. Kedamaian adalah titik temu bagi beragam perbedaan, karena dunia ini begitu kaya akan keberagaman yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan," ujar Bamsoet usai mendampingi Presiden Joko Widodo bersama pimpinan lembaga tinggi lainnya menerima Paus Fransiskus, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/9/2024). 

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Jadikan Kementerian Perumahan Rakyat Tersendiri

Fokus Menyediakan Rumah Layak Huni untuk Berbagai Kalangan 

 

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga bisa fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai delapan persen oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Sebagaimana disampaikan Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahwa pemerintahan Prabowo setiap tahunnya menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah. Terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dengan melibatkan UMKM dalam konstruksi dan pembangunannya, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha. Pembangunan sektor perumahan selama 35 tahun terakhir, selalu memberi sumbangan besar bagi GDP (Gross Domestic Product). Jika dimaksimalkan, bisa menyumbang hingga 20 persen GDP.  

Ketua MPR Dorong Miss Universe Indonesia Jadi Duta Bangsa di Pentas Internasional

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR ke-16 Bambang Soesatyo mendukung pemenang Miss Universe Indonesia 2024 yang akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe 2024 di Meksiko, Amerika Selatan, pada November mendatang. Keberadaan Miss Universe Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai budaya dan keunikan yang dimiliki Indonesia ke pentas internasional dengan tetap menjaga adab ke-Indonesiaan. "Miss Universe Indonesia tidak hanya mengandalkan kecantikan fisik, tetapi juga harus bisa menjadi duta bangsa di panggung internasional. Sehingga mampu mempromosikan keragaman budaya Indonesia kepada dunia, dengan memperkenalkan adat istiadat, tarian, musik, dan pakaian tradisional. Serta mempromosikan destinasi wisata Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan warisan budaya," ujar Bamsoet usai menerima finalis Miss Universe Indonesia 2024 dari Kepulauan Riau Stella Vidyasari, di Jakarta, Kamis (29/8/2024).  

Ketua MPR Apresiasi Kementan Realisasikan Program Makan Bergizi Presiden Terpilih

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kesiapan Kementerian Pertanian dalam merealisasikan program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya melalui peningkatan produksi berbagai bahan pangan. "Misalnya, target produksi pangan pada 2025 meliputi padi sebanyak 56,05 juta ton, jagung KA 28 persen sebanyak 22,59 juta ton, kedelai 350 ribu ton, ubi jalar 1,57 juta ton, kacang tanah 351 ribu ton dan kacang hijau 166 ribu ton. Serta 56 juta ton untuk gabah kering giling, jagung kurang lebih 22 juta ton, kemudian kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah serta kacang hijau," ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (6/8/2024). 

Ketua MPR Pastikan Sidang Tahunan MPR 16 Agustus di Jakarta

Peringatan Proklamasi 17 Agustus Hybrid di IKN dan Istana Jakarta  

 

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2024 dan Perayaan HUT ke-79 RI secara hybrid di IKN dipimpin Presiden Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo. 

Sementara pada saat yang sama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melaksanakannya di Istana Jakarta. Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019 - 2024. "Sidang Tahunan MPR merupakan forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melalui penyampaian laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara," ujar Bamsoet usai melakukan Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/6/2024). 

Pimpinan MPR dan Ketua Umum PKB Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung langkah pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa. Sehingga nantinya dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk menyempurnakan tata kelola bangsa dan negara, baik kepada MPR RI periode 2024 - 2029 ataupun kepada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR adalah agenda resmi yang diputuskan Pimpinan MPR dan disampaikan dalam Rapat Gabungan (Ragab) pimpinan fraksi dan perwakilan dari DPD RI dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional menyerap aspirasi masyarakat, termasuk tokoh-tokoh bangsa. Dari pertemuan dengan Cak Imin dan para tokoh bangsa yang sudah ditemui Pimpinan MPR, ada benang merah yang dapat disimpulkan bahwa perlu ada perbaikan sistem ketatanegaraan," ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).  

BNN Kerja Sama P4GN dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kemitraan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Tri Darma Perguruan Tinggi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom SIK MSi dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah yang dalam kesempatan tersebut diwakili Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Din Wahid MA PhD di R Moh.Hatta-Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (7/5/2024). 

Kepala BNN RI menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas kesediaannya berkomitmen menjalin kerja sama dengan BNN dalam rangka bersama-sama mendorong percepatan kemajuan bangsa dengan menekan dan mengurangi faktor-faktor destruktif yang dapat menghambat laju pembangunan, salah satunya narkotika. Kepala BNN RI mengatakan, jalinan kerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dikenal sebagai perguruan tinggi negeri Islam yang memiliki tradisi panjang melahirkan sejumlah cendekiawan Muslim terkemuka merupakan langkah strategis dengan potensi besar yang dapat diperdayagunakan untuk pengembangan upaya-upaya penanganan permasalahan narkotika.