Catatan : Suriansyah alias Prof (Ketum Ormas Gepak Kuning)
IBU Kota Negara (IKN) Nusantara adalah mega proyek pemerintah pusat yang kita ketahui
bersama akan mengubah segala aspek kehidupan masyarakat Kalimantan
secara menyeluruh. Tidak terlepas pula di antara secara khusus adalah Kota Minyak Balikpapan sebagai kota penyangga utama IKN Nusantara di
Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur. Suriansyah
Tercatat dalam beberapa bulan terakhir populasi penduduk di Kota Balikpapan bertambah sekira 6.000 jiwa, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan.
Angka yang sangat progresif pastinya di tengah pembangunan IKN Nusantara beserta seluruh infrastrukturnya. Terkait dengan hal itu Balikpapan sebagai penyanggah memiliki beban yang tidak ringan terutama sebagai kota yang masih minim lapangan kerja dan infrastrukturnya.
Jujur saja kami sangat prihatin di tengah meningkatnya jumlah populasi penduduk di Kota Balikpapan, sementara sedikitnya lapangan kerja dan infrastrukturnya tentu angka 6.000 jiwa itu sangat mencemaskan bagi Kota Balikpapan itu sendiri sebagai kota penyangga IKN Nusantara.
Bagaimana tidak? Ketika 6.000 jiwa itu tidak dapat terakomodir dengan baik secara kesejahteraan dan finansial, individu dari masing-masing jiwa, tentu saja di tengah minimnya lapangan kerja dan infrastrukturnya sebagai penyanggah, Balikpapan akan menjadi kota sementara sebagai penampung pengangguran di tengah pembangunan IKN Nusantara.Seharusnya pemerintah pusat dalam hal ini sudah harus mengantisipasi permasalahan tersebut. Kepala Badan Otorita setidaknya harus punya hitungan yang jelas untuk mengatasi hal tersebut. Karena dampak sistemik yang realistis, yang kemudian akan ditimbulkan dari minimnya lapangan kerja dan insfratruktur di Kota Balikpapan, tentu saja tidak lain dan bukan adalah meningkatnya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, prostitusi dan lain sebagainya.
Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kami sebagai tokoh masyarakat di Kota Balikpapan khususnya. Oleh karena itu kami berharap pemerintah pusat yang diwakili oleh Kepala Badan Otorita IKN Nusantara dapat memberikan atensi khusus atas hal ini, demi stabilitas dan kamtibmas di wilayah Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN Nusantara di PPU Kalimantan Timur.
Jangan sampai keterlambatan dalam mengambil tindakan
pencegahan ini oleh pemerintah pusat, mengakibatkan berubahnya sikap
kami sebagai masyarakat Kota Balikpapan untuk cenderung menolak
diteruskannya pembangunan IKN Nusantara.
Sekali lagi kami tegaskan, Balikpapan sebagai penyangga IKN Nusantara
untuk saat ini butuh perhatian khusus di tengah meningkatnya populasi penduduk yang begitu signifikan hingga tembus penambahannya di angka 6.000 jiwa. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar